Perkembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi di Asia Tenggara dan Indonesia
Bersumber dari presentasi Florian Kitt, Energy Specialist (Coordinator Indonesia Energy Program) Asian Development Bank, dalam Webinar “Potentials and Challenges of New, Renewable Energy, and Energy Conservation Development in Indonesia.
Bahan bakar fosil masih mendominasi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi, hal ini berjalan beriringan dengan berkembang pesatnya perkembangan energi terbarukan, khususnya energi matahari dan angin. Angka pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia menunjukkan laju yang lambat padahal pemerintah telah menargetkan bahwa di tahun 2025 prosentase capaian pertumbuhannya sebesar 23%. Pertumbuhan energi terbarukan ini ditunjukkan pada 2011—2018 kapasitas pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia meningkat sebesar 17 GW atau sebesar 83%.
Lambatnya pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sedikitnya proyek-proyek yang berorientasi pada energi terbarukan. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia harus didorong secara terus-menerus agar mencapai target yang telah direncanakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang menghambat laju pertumbuhan energi terbarukan adalah dengan menetapkan harga beli listrik di bawah biaya proyek energi terbarukan; meningkatkan tata kelola melalui pembentukan regulasi, peningkatan partisipasi publik, penegasan dan transparansi kebijakan, perencaan ekonomi, pengurangan biaya proyek, dan pengurangan biaya risiko proyek.
Beralih ke bahasan mengenai potensi Efisiensi Energi (EE) di Indonesia. Efisiensi energi di Indonesia snagat berpotensi dalam pengurangan CO2. Akan tetapi beragam hambatannya juga akan menyebabkan rendahnya penetrasi pasar. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain, tidak adanya dasar yang tepat terkait dengan konsumsi end-use energi, hilangnya standard green building codes, rendahnya tarif, kurangnya penekanan, adanya kesenjangan pengetahuan dan kapasitas terkait dengan implementasi dan pembiayaan, tidak adanya ketersediaan pembiayaan berbasis proyek, dan perusahaan layanan konservasi energi (ESCO) yang tidak berpengalaman.
