Ekspor Batu Bara Berhenti, Apakah EBT Segera Jadi Solusi?

Tahun baru selalu menjadi titik awal segala sesuatu. Pelaksanaan resolusi diri, buka buku anggaran perusahaan, tahun baru menjadi momentum awal dimulainya hal-hal tersebut. Hal ini juga dilakukan dalam mencapai resolusi tahun baru Indonesia yang ingin memulihkan ekonominya secara masif.

Dalam mengawali pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2022, sebuah keputusan besar diambil oleh pemerintah. Keputusan ini yaitu menghentikan ekspor batu bara sementara selama bulan Januari. Kebijakan ini cukup membuat kaget sejumlah pihak yang khawatir dengan perekonomian Indonesia. Namun, menghentikan ekspor batu bara sementara merupakan pilihan terbaik yang bisa diambil oleh Indonesia saat ini.

Indonesia terancam krisis energi dan juga inflasi. Dalam Peraturan Menteri ESDM, diatur jumlah batu bara yang wajib disediakan untuk kepentingan dalam negeri. Namun sayangnya, per 1 Januari 2022, produksi batu bara Indonesia tidak mencukupi target. Bahkan, pemenuhan target tidak mencapai angka 1%.

Tidak sendirian, negara-negara lain pun berisiko demikian. Maka, untuk memastikan Indonesia bisa bertahan dalam aspek ekonomi di tahun yang baru ini, Indonesia harus melakukan sesuatu. Dari berbagai opsi yang ada, memberhentikan ekspor batu bara sementara dirasa memiliki dampak yang paling minim pada perekonomian Indonesia.

Keputusan ini tentu merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, bayangan terkait padamnya listrik di Indonesia karena krisis energi namun ekspor batu bara masih terus berjalan sangat mengganggu. Kesejahteraan masyarakat Indonesia akhirnya dijadikan prioritas utama. Listrik yang sebagian besar masih berbahan bakar batubara akhirnya diutamakan untuk masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

Batu Bara dan Ekonomi

Kasus-kasus seperti ini sesungguhnya bagaikan tanda-tanda bagi kita untuk bisa melakukan transisi energi secepat mungkin. Listrik yang masih berpangku tangan pada batubara harus segera beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Bayangkan jika masalah ekonomi seperti ini terus saja terjadi. Imbasnya adalah pada pasokan listrik masyarakat dan perekonomian yang lebih luas.

Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik mencakup 26% dari subsidi belanja APBN 2017 – 2019. Di sektor energi, subsidi pembangkit listrik tenaga batu bara bisa mencakup lebih dari 50% total subsidi. Terlebih, batubara menjadi sumber energi yang menghasilkan emisi terbesar di Indonesia.

Batu bara memiliki fluktuasi harga yang dinamis. Di suatu waktu, harga batu bara bisa tinggi hingga mencapai lebih dari USD 100/ton. Hal ini memang memberikan keuntungan dari kegiatan ekspor batu bara. Namun, di sisi lain, peningkatan harga batu bara juga berarti peningkatan biaya pembangkitan listrik. Hal ini bisa memberatkan negara. Di waktu yang lain, harga batu bara bahkan bisa kurang dari USD 10/ton.

Fluktuasi harga batu bara juga akan mempengaruhi konsep rencana dan realisasi anggaran belanja negara. Negara bisa rugi besar saat penggunaan biaya pembelian batu bara ternyata jauh lebih besar daripada alokasi belanja negara. Stabilitas harga batu bara sudah tidak bisa diharapkan lagi.

EBT Seharusnya Menjadi Solusi

Pertumbuhan EBT di Indonesia memang masih terus diusahakan. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM merilis RUPTL 2021-2030 tentang EBT. Didalamnya dicantumkan bahwa akan diadakan penambahan pembangkit listrik tenaga EBT sebesar 51 6%. Angka ini melebihi kenaikan pembangkit tenaga bahan bakar fosil.

Lambat laun, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah dan sektor swasta pun demikian. Pemerintah bisa terus menciptakan regulasi yang berbasis rendah karbon. Pihak swasta harus bisa menyelaraskan kegiatan ekonominya dengan kelestarian lingkungan. Di masa depan, kita tidak bisa lagi mengharapkan batu bara sebagai sumber utama listrik negara.

Baca Juga : Menagih Realisasi Ekonomi Hijau dalam Pemulihan Ekonomi 2022

EBT rasanya sudah menjadi paket lengkap. Di sisi lingkungan, dampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi. Di sisi sosial pun demikian. Diversifikasi green job yang bisa bermunculan akan sangat menguntungkan masyarakat. Namun, dalam kasus ini, yang terpenting adalah Indonesia menjadi tidak ketergantungan terhadap batu bara sebagai sumber energi. Batu bara pun merupakan paket lengkap. Terlepas dari harganya yang relatif murah, dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi batu bara mengkhawatirkan.

Maka, yang bisa kita lakukan adalah mempercepat transisi energi di segala lini. Pemerintah, swasta, masyarakat, semua bisa turun tangan. Masing-masing memiliki peran masing-masing untuk mendukung Indonesia bebas dari batu bara. Hal ini tidaklah tidak mungkin, asalkan semua berkomitmen kuat untuk mewujudkannya.

Sumber:

Greenpeace. 33e182d6-33e182d6-urgensi-transisi-menuju-listrik-energi-baru-terbarukan.pdf (greenpeace.org)

Kemenkeu RI. (2022).[LIVE] – Konferensi Pers: Realisasi (Sementara) Pelaksanaan APBN 2021 – YouTube

Kementerian Esdm. (2021). https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/10/06/2981/ruptl.2021-2030.diterbitkan.porsi.ebt.diperbesa

Pebrianto, Fajar. (2022). PLN Defisit Batu Bara, ESDM Sebut Listrik 10 Juta Pelanggan Terancam Padam – Bisnis Tempo.co