SMART CITY TANPA ESG = KOTA PINTAR YANG RAPUH

PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan – (Mengapa “pintar” bukan soal aplikasi, tapi soal hidup warga yang makin layak)

Saya pernah mendengar seorang pejabat kota berkata, sambil tersenyum bangga:

“Sekarang kota kami sudah smart. Ada command center, ada layar besar, ada dashboard.”

Saya lalu bertanya pelan: “Kalau hujan besar malam ini, apakah dashboard itu bisa membantu petugas mencegah banjir menjadi bencana? Kalau warga lansia butuh layanan kesehatan, apakah teknologi ini membuat mereka lebih mudah dilayani? Kalau kualitas udara memburuk, apakah sistem ini bisa memandu keputusan yang cepat dan tepat?”

Beliau terdiam sebentar. Dan di situlah masalahnya.

Banyak kota mengejar label “smart”, tetapi lupa bahwa yang dicari warga bukanlah kota dengan teknologi, melainkan kota yang hidupnya lebih aman, lebih sehat, lebih adil, dan lebih tahan banting. Teknologi hanyalah alat. Tanpa arah yang jelas, kota bisa tampak modern—namun rapuh.

1. Kota Pintar yang Rapuh Itu Seperti Rumah Mewah Tanpa Pondasi

Sumber: eticon.co.id

Bayangkan membangun rumah dengan lantai marmer, lampu otomatis, dan pintu sensor wajah. Semuanya tampak canggih. Namun pondasinya lemah. Begitu gempa kecil datang, retak muncul di mana-mana.

Smart city tanpa ESG sering kali seperti itu:

• Ada aplikasi, tetapi warga tetap kesulitan mengakses layanan dasar.
• Ada sensor, tetapi sampah menumpuk karena SOP dan pembiayaan tidak beres.
• Ada dashboard, tetapi keputusan tetap lambat karena tata kelola data tidak jelas.
• Ada AI, tetapi kepercayaan publik menurun karena privasi tidak dilindungi.

ESG adalah pondasi. Bukan aksesori. Bukan sekadar laporan keberlanjutan. ESG adalah cara berpikir agar kota pintar benar-benar bekerja untuk manusia dan lingkungan—serta bisa dipertanggungjawabkan.

2. ESG Itu Apa, dalam Bahasa Orang Umum?

Sumber: Listrik Indonesia

Mari kita sederhanakan:

• E (Environment): kota mengurangi polusi, emisi, pemborosan energi, dan kerusakan alam—bukan sekadar menanam pohon untuk foto.
• S (Social): kota memastikan layanan bisa diakses semua orang, termasuk kelompok rentan—bukan hanya mereka yang punya smartphone terbaru.
• G (Governance): kota memiliki tata kelola yang dapat dipercaya—data aman, keputusan transparan, risiko dikelola, dan ada akuntabilitas.

Jika smart city dibangun tanpa E, S, dan G, kota mungkin cepat “menyala” di awal, tetapi mudah “padam” saat diuji krisis.

3. Mengapa Dunia Beralih ke “People-Centred Smart City”?

Sumber: eticon.co.id

Di banyak negara, pendekatan smart city yang terlalu technology-first terbukti menimbulkan masalah yakni proyek mahal yang tidak terpakai, sistem yang tidak relevan, hingga kekhawatiran pengawasan berlebihan dan bias digital.

Karena itu, UN-Habitat mendorong konsep people-centred smart cities—kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, kesetaraan akses, dan hak-hak warga di era digital. Kuncinya sederhana: mulai dari manusia, bukan dari gadget.

Temuan McKinsey Global Institute juga menunjukkan bahwa teknologi kota dapat meningkatkan indikator kualitas hidup—seperti keselamatan, kesehatan, waktu tempuh, dan lingkungan—hingga 10–30%, jika penerapannya benar-benar menyasar persoalan nyata warga. Potensinya ada, tetapi hasilnya tidak otomatis

4. Kabar Baik: ESG untuk Kota Sudah Punya Peta Jalan

Sumber: kfmap.asia

Dulu, banyak kota bertanya: “Kalau ESG untuk kota, ukurannya apa?”

Kini mulai ada kejelasan. ISO 37125:2024 menetapkan definisi dan metodologi indikator ESG untuk kota—memberi kerangka yang lebih rapi untuk memilih indikator, mengukur kinerja, dan membandingkan kemajuan secara konsisten.

Ini penting, karena kota sering terjebak pada dua ekstrem:

• terlalu banyak indikator hingga bingung sendiri, atau
• terlalu sedikit indikator hingga dampaknya tak bisa dibuktikan.

Indikator ESG yang jelas membantu smart city memiliki tujuan konkret—dan tujuan konkret lebih mudah diterjemahkan menjadi program, data, dan layanan.

5. Pelajaran dari “Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara”

Sumber: balpos.com

Dalam konteks Indonesia, Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa kota cerdas bukan hanya soal aplikasi. Ia dipahami sebagai ekosistem domain—mulai dari tata kelola, mobilitas, kehidupan perkotaan, sumber daya alam dan energi, industri dan SDM, hingga infrastruktur terbangun dan lingkungan.

Teknologi yang digunakan pun luas: telekomunikasi, pusat data, keamanan siber, IoT, AI, hingga digital twin. Blueprint ini juga menekankan aspek inklusif dan keterbukaan, termasuk keterlibatan masyarakat dan pengelolaan data terbuka.

Baca juga: SDGs sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan Menuju 2030

Artinya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki arah: smart city harus menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola. Tantangannya tinggal satu: konsistensi dan penerapan yang benar-benar aplikatif di kota-kota lain.

6. Apa Arti “ESG-by-Design” dalam Smart City?

Sumber: iodglobal.com

ESG-by-Design berarti ESG tidak ditempel di akhir proyek, tetapi ditanam sejak awal desain. Pendekatan lama: beli layar, beli software, pasang sensor—lalu selesai.

Pendekatan ESG-by-Design:

• Tentukan dulu masalah dan outcome bagi warga (misalnya menurunkan banjir, kecelakaan, atau mempercepat respons darurat).
• Tetapkan indikator yang masuk akal: apa yang diukur, seberapa sering, dan siapa pemilik data.
• Rancang data, sistem, SOP, pembiayaan, serta peran antarinstansi.
• Baru pilih teknologi dan vendor yang mendukung tujuan tersebut.
• Pastikan tata kelola: privasi, keamanan, audit, dan transparansi.

Dengan begitu, teknologi menjadi alat yang tepat guna, bukan sekadar pajangan.

7. Tiga Pertanyaan Sederhana untuk Menguji Smart City Anda

Sumber: Erry Ricardo

Bagi pemimpin kota atau pengelola smart city, tiga pertanyaan ini bisa menjadi uji cepat:

• Apakah sistem ini menurunkan risiko utama kota? (banjir, polusi, kecelakaan, penyakit, kriminalitas)
• Apakah warga paling rentan jadi lebih mudah mengakses layanan—bukan makin tertinggal?
• Apakah data dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan? (privasi terlindungi, bias dikelola, ada audit trail)

Jika jawabannya belum jelas, itu bukan tanda kegagalan—melainkan sinyal bahwa pondasinya perlu diperkuat.

Kesimpulan

Warga tidak bangun pagi dengan harapan: “Semoga kota saya punya AI.” Yang mereka butuhkan sederhana:

• bisa berangkat kerja tanpa macet parah,
• menghirup udara yang lebih bersih,
• merasa aman,
• mendapat layanan cepat saat darurat,
• dan hidup layak meski kondisi ekonomi berbeda.

Di sinilah ESG bekerja—mengarah­kan teknologi agar menghasilkan kota yang lebih manusiawi.

Itulah sebabnya smart city tanpa ESG sering kali rapuh: pintar dalam alat, tetapi lemah dalam tujuan.

Referensi

International Organization for Standardization. (2024). ISO 37125: Sustainable cities and communities—ESG indicators for cities (Publication information & abstract).

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2022). Cetak biru Kota Cerdas Nusantara.

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2020). International guidelines on people-centred smart cities.

McKinsey Global Institute. (2018). Smart cities: Digital solutions for a more livable future. McKinsey & Company.