Dekat Capai SDG 2? Mengukur Progres Indonesia dalam Menekan Stunting Anak

PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan – Indonesia mencatat kemajuan signifikan menuju Sustainable Development Goals (SDG’s) 2: Zero Hunger. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen, untuk pertama kalinya berada di bawah ambang 20 persen yang ditetapkan WHO. Capaian ini mendekati target nasional 18,8 persen pada akhir 2025, dan sering dikaitkan dengan implementasi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting).

Meski demikian, capaian agregat nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Disparitas antarwilayah, tekanan iklim, serta meningkatnya kasus underweight masih menjadi tantangan struktural yang menandai bahwa pencapaian SDG 2 belum sepenuhnya aman.

Mengakhiri Kelaparan melalui Akses Pangan Bergizi

Sumber: 360info

SDG 2.1 menargetkan penghapusan seluruh bentuk kelaparan melalui akses pangan bergizi, aman, dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan. Salah satu intervensi utama pemerintah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diperluas pada 2025 di sejumlah provinsi prioritas dengan beban stunting tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, NTT, dan Banten.

Program ini dirancang untuk memanfaatkan bahan pangan lokal, termasuk beras dan ikan hasil budidaya domestik, sekaligus mendorong ekonomi petani dan nelayan kecil. Di saat yang sama, pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) juga tetap menjadi pilar utama, dengan pemberian makanan tambahan dan pemantauan gizi balita yang diperluas. Kolaborasi lintas kementerian dinilai krusial, terutama untuk merespons risiko kelaparan musiman akibat bencana iklim yang semakin sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia timur.

Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Tekanan Iklim

Sumber: mongabay

SDG 2.3 dan 2.4 menekankan pentingnya peningkatan produktivitas pertanian skala kecil serta pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, pengembangan pangan lokal non-beras seperti ubi dan sagu mulai kembali mendapat perhatian sebagai strategi diversifikasi.

Upaya modernisasi pertanian melalui dukungan pembiayaan, irigasi, dan pemanfaatan teknologi digital turut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Namun, tantangan struktural masih membayangi, termasuk degradasi lahan pertanian dan kerentanan terhadap banjir serta kekeringan, yang berpotensi menghambat konsistensi pasokan pangan.

Integrasi agenda penurunan stunting dengan strategi ketahanan pangan dinilai penting, mengingat kualitas pangan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, tetapi juga keberlanjutan ekosistem pendukungnya.

Peningkatan Nutrisi sebagai Investasi Generasi Emas

Sumber: data unicef

Target SDG 2.2 menitikberatkan pada penghapusan seluruh bentuk malnutrisi. Selain penurunan stunting, indikator lain seperti wasting dan overweight masih memerlukan perhatian serius. Data SSGI menunjukkan bahwa perbaikan gizi anak berjalan tidak merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan sanitasi dan akses layanan kesehatan.

Peningkatan cakupan ASI eksklusif, suplementasi gizi remaja putri, serta imunisasi dasar menjadi bagian dari strategi memutus siklus stunting antar generasi. Pemanfaatan sistem pemantauan digital berbasis data juga mulai diperkenalkan untuk mendeteksi risiko stunting lebih dini, meskipun implementasinya masih terbatas di beberapa daerah percontohan.

Dalam jangka panjang, perbaikan status gizi dipandang sebagai investasi sumber daya manusia, dengan implikasi langsung terhadap produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Pertanian Berkelanjutan dan Sinergi Antar-SDG

Sumber: kumparan

Upaya mencapai SDG 2 semakin relevan ketika dikaitkan dengan SDG lain, seperti SDG 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan) dan SDG 13 (aksi iklim). Praktik agroekologi, penggunaan pupuk organik, serta konservasi benih lokal dinilai berperan dalam menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian lingkungan.

Di tingkat regional, berbagai forum pembangunan berkelanjutan mulai menyoroti kebijakan pangan Indonesia sebagai salah satu contoh upaya integratif, meskipun tantangan kebijakan energi dan subsidi masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam transisi menuju sistem pangan rendah emisi.

Disparitas Regional: Tantangan yang Belum Terjawab

Sumber: lampung antaranews

Secara geografis, beban stunting masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur dasar yang tinggi. Sementara beberapa wilayah perkotaan mencatat prevalensi di bawah 15 persen, provinsi seperti NTT, Sulawesi Barat, dan Papua masih berada jauh di atas rata-rata nasional.

Kesenjangan ini menegaskan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilepaskan dari isu lintas sektor, termasuk sanitasi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Menuju Akselerasi SDG 2

Sumber: lestari kompas

Ke depan, pemerintah menargetkan penurunan stunting secara bertahap hingga di bawah 14 persen pada 2029. Digitalisasi layanan posyandu, penguatan infrastruktur dasar, serta kampanye edukasi gizi yang lebih adaptif terhadap generasi muda menjadi bagian dari strategi akselerasi.

Baca juga: ESG yang menarik untuk Gen Z

Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Indonesia mendekati SDG 2, melainkan seberapa berkelanjutan dan merata capaian tersebut dapat dipertahankan. Tanpa penguatan sistem pangan dan perlindungan kelompok rentan, capaian angka berisiko menjadi statistik jangka pendek, bukan fondasi pembangunan jangka panjang.

Referensi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 12 November). Pertama kali dalam sejarah, prevalensi stunting Indonesia turun di bawah 20 persen.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, 10 November). Stunting menurun dan underweight jadi tantangan, Kemenkes siapkan integrasi data.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2025, 14 September). Potret stunting di Indonesia.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2025, 26 Mei). SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 25 Mei). SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, 13 Februari). Pengembangan PAUD HI untuk mendukung penurunan stunting di Indonesia.