SMART MOBILITY YANG ESG: MENGURANGI EMISI TANPA MENGORBANKAN AKSES

PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan – Ada satu kalimat yang sering terdengar dalam rapat kota: “Kita butuh smart traffic system supaya macet berkurang.” Biasanya yang langsung terbayang adalah kamera, sensor, lampu lalu lintas pintar, dan dashboard penuh grafik. Semua itu memang berguna. Namun sering ada satu kesalahan besar: kota mengejar kelancaran mobil—bukan kelancaran hidup manusia.

Padahal, smart mobility yang selaras dengan ESG bertanya lebih dalam:

• Apakah perjalanan warga menjadi lebih cepat sekaligus lebih adil?
• Apakah emisi turun tanpa membuat warga berpenghasilan rendah makin sulit bergerak?
• Apakah jalan menjadi lebih aman, bukan sekadar lebih lancar?

1) MOBILITAS BUKAN SOAL KENDARAAN — TAPI SOAL AKSES

Sumber: jakarta.bisnis.com

Bayangkan dua warga. Yang pertama tinggal di pusat kota, memiliki kendaraan pribadi, dan akses transportasi umum yang dekat. Yang kedua tinggal di pinggiran, harus naik angkutan sambung-menyambung, dengan jadwal yang jarang dan waktu tempuh yang panjang.

Jika kebijakan hanya fokus pada “mengurangi kemacetan”, yang sering terjadi adalah:

• Pusat kota menjadi lebih nyaman
• Wilayah pinggiran makin terbebani
• Biaya perjalanan warga rentan meningkat
• Kesenjangan akses semakin melebar

Karena itu, smart mobility yang ESG selalu mengejar dua tujuan sekaligus:

• Mengurangi emisi dan polusi
• Meningkatkan akses dan keadilan mobilitas

2) PRINSIP PALING SEDERHANA: JANGAN MEMBUAT KOTA “LEBIH CEPAT UNTUK SEBAGIAN ORANG”

Sumber: medium.com

Berbagai riset menunjukkan bahwa smart city seharusnya fokus pada outcome bagi warga—bukan teknologi demi teknologi.

Implementasi smart mobility yang berhasil biasanya berdampak pada:

• Penurunan waktu tempuh
• Penurunan angka kecelakaan
• Penurunan emisi dan polusi
• Peningkatan akses ke kerja, sekolah, dan layanan kesehatan
• Biaya perjalanan yang lebih terjangkau

Namun dampak ini hanya tercapai jika kebijakan benar-benar dirancang untuk kepentingan warga secara luas—bukan hanya pengguna kendaraan pribadi.

3) “SMART” YANG SESUNGGUHNYA SERING BUKAN SENSOR — TAPI PENGELOLAAN PERMINTAAN PERJALANAN

Sumber: CNBC Indonesia

Bagian ini sering tidak populer, tetapi sangat efektif: mengatur permintaan penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu pendekatan yang sudah diterapkan di berbagai kota dunia adalah road pricing / congestion pricing—biaya masuk kawasan tertentu di jam tertentu untuk:

• Mengurangi kemacetan
• Menurunkan polusi
• Menghasilkan pendapatan untuk memperkuat transportasi publik

Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini dapat:

• Mengurangi lalu lintas
• Meningkatkan kualitas udara
• Mendanai pilihan mobilitas yang lebih adil

Namun kuncinya adalah keadilan: tanpa investasi serius pada angkutan umum dan perlindungan bagi kelompok rentan, kebijakan ini bisa terasa menghukum warga miskin yang terpaksa tinggal di pinggiran.

4) JADI, SMART MOBILITY YANG ESG ITU SEPERTI APA? (PRAKTIS, BUKAN JARGON)

Sumber: indovisual.co.id

Bayangkan kota membangun paket kebijakan yang saling mengunci:

A. Data & Platform (yang benar-benar smart)

• Data lalu lintas, angkutan umum, kecelakaan, kualitas udara, dan akses wilayah
• Integrasi lintas dinas: transportasi, kepolisian, kesehatan, pekerjaan umum

B. Intervensi Nyata (yang terasa oleh warga)

• Prioritas angkutan umum (BRT, bus priority, integrasi first–last mile)
• Manajemen parkir yang tegas dan transparan
• Road pricing yang adil (jika relevan)
• Keselamatan jalan: penanganan titik rawan kecelakaan, manajemen kecepatan, desain jalan yang lebih aman

C. Perlindungan Sosial (agar tidak timpang)

• Tarif terjangkau dan subsidi tepat sasaran
• Opsi mobilitas bagi wilayah pinggiran
• Skema kompensasi jika kebijakan meningkatkan beban kelompok tertentu

D. Tata Kelola (agar dipercaya publik)

• Aturan main data: privasi, keamanan, audit
• Transparansi penggunaan pendapatan (misalnya dari parkir atau road pricing)

Baca juga: SMART ENERGY & SMART GRID: CARA ARSITEKTUR KOTA MENGUNCI PENURUNAN EMISI

Tanpa perlindungan sosial, kebijakan demand management mudah ditolak publik.
Tanpa data yang rapi, dampaknya sulit dibuktikan.

5) KONTEKS INDONESIA: MOBILITAS SUDAH DIAKUI SEBAGAI DOMAIN INTI SMART CITY

Sumber: urbanvibes.id

Dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, domain Smart Transportation and Mobility telah ditetapkan sebagai salah satu pilar utama. Ini memberi legitimasi bahwa mobilitas bukan fitur tambahan—melainkan jantung smart city. Namun domain saja tidak cukup. Kota tetap perlu menerjemahkannya menjadi:

• KPI yang jelas
• SOP operasional
• Investasi yang menutup kesenjangan akses

6) BLUEPRINT 90 HARI YANG REALISTIS (TANPA MENUNGGU PROYEK RAKSASA)

Sumber: images.unsplash.com

Jika kota ingin memulai smart mobility yang ESG secara pragmatis, berikut langkah 90 hari yang masuk akal:

• Tetapkan 5 KPI inti: waktu tempuh koridor utama, kecelakaan fatal, keandalan angkutan umum (headway), kualitas udara/emisi, akses wilayah rentan
• Petakan “ketidakadilan perjalanan”: wilayah mana paling lama dan mahal untuk menjangkau kerja, sekolah, dan rumah sakit
• Jalankan quick wins operasional:
  • Penertiban parkir di koridor prioritas
  • Optimasi lampu lalu lintas di simpang kritis
  • Penanganan titik rawan kecelakaan
• Rancang paket demand management (parkir/road pricing) beserta paket kompensasi sosial
• Bangun narasi publik yang jujur: jelaskan tujuan (kurangi macet + polusi + danai transportasi publik) dan tampilkan transparansi

Kesimpulan

Smart mobility yang selaras dengan ESG bukan tentang membuat mobil melaju lebih cepat, melainkan tentang membuat manusia lebih mudah menjangkau hidupnya—pekerjaan, sekolah, rumah sakit, dan ruang publik—dengan biaya yang wajar, aman, dan rendah emisi. Kota yang benar-benar bergerak adalah kota yang adil dalam memberikan akses, berani mengelola permintaan perjalanan, dan konsisten menginvestasikan pendapatan mobilitas untuk memperkuat transportasi publik. Ketika akses membaik, emisi menurun, dan keselamatan meningkat, barulah teknologi smart mobility memiliki arti yang sesungguhnya: mendukung kota yang lebih manusiawi, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif.

Referensi

ITDP. Cost-based strategies / congestion charging. In BRT Planning Guide. Institute for Transportation and Development Policy.

ITDP Indonesia. (2025). Executive summary — Electronic Road Pricing. Institute for Transportation and Development Policy Indonesia.

ITDP Indonesia. (2024). Planning an equitable road pricing. Institute for Transportation and Development Policy Indonesia.

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). Cetak biru Kota Cerdas Nusantara. OIKN.

ITDP. (2021). Taming traffic: Financing and implementing transport demand management. Institute for Transportation and Development Policy.

McKinsey Global Institute. (2018). Smart cities: Digital solutions for a more livable future. McKinsey & Company.