Data Governance & Trust: Fondasi “S” dan “G” dalam SMART CITY
PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan – Di tengah gelombang transformasi digital, banyak kota berlomba-lomba mengadopsi konsep smart city sebagai simbol kemajuan. Teknologi diposisikan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan kota yang lebih aman serta responsif.
Namun, di balik layar besar, dashboard real-time, dan kecanggihan kecerdasan buatan, ada satu faktor krusial yang sering terabaikan: kepercayaan publik. Ada satu pola yang kerap berulang saat sebuah kota meluncurkan program smart city.
Hari peluncuran berlangsung meriah. Ada layar besar, demo AI, aplikasi pengaduan, dan jargon masa depan. Semuanya terlihat modern, inovatif, dan “maju”.
Namun beberapa minggu kemudian, suara di lapangan mulai berubah:
“Kalau kita lapor lewat aplikasi, data kita dipakai untuk apa?”
“Kenapa CCTV di mana-mana, tapi rasa aman tidak meningkat?”
“Katanya dashboard real-time, tapi angka sampah beda dengan data dinas?”
“Kalau AI yang menentukan bantuan, apakah warga miskin malah tersisih?”
Di sinilah banyak smart city tersandung — bukan karena teknologinya kurang, tetapi karena kepercayaan publik rapuh.
Dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan software. Kepercayaan dibangun lewat data governance dan tata kelola yang transparan — fondasi utama untuk aspek “S” (Social) dan “G” (Governance) dalam ESG.
1) SMART CITY ITU IBARAT “MESIN KEPUTUSAN”
Sumber: insights.samsung.com
Dalam smart city, data mengalir dari berbagai sumber: CCTV, sensor banjir, sistem rumah sakit, pajak, laporan warga, hingga data mobilitas.
Data tersebut menjadi bahan bakar keputusan publik, seperti:
- Jalan mana yang ditutup saat banjir
- Area mana yang diprioritaskan untuk patroli
- Keluarga mana yang menerima bantuan sosial
- Sekolah mana yang perlu intervensi gizi
- Ruas jalan mana yang harus diperbaiki lebih dulu
Jika “mesin keputusan” ini tidak memiliki aturan main yang adil, transparan, dan aman, dua risiko muncul sekaligus:
- Kota makin bergantung pada data
- Warga makin takut data mereka disalahgunakan
UN-Habitat menekankan bahwa smart city harus berorientasi pada manusia (people-centred) — teknologi wajib meningkatkan kualitas hidup warga, dengan strategi data dan perlindungan privasi yang kuat.
2) TIGA PENYEBAB UTAMA RUNTUHNYA TRUST (DAN SERING DIREMEHKAN)
Sumber: rachelbeohm.com
A) Privasi yang tidak jelas
Warga bertanya: Data saya dikumpulkan untuk apa? Disimpan berapa lama? Siapa saja yang boleh mengaksesnya?
Jika kota tidak bisa menjawab dengan tegas dan transparan, kepercayaan turun — dan adopsi layanan ikut turun.
B) Keamanan siber dianggap hanya urusan teknis
Satu kebocoran data saja bisa merusak kredibilitas pemerintah dalam semalam. World Economic Forum menegaskan bahwa privasi, data protection, dan cybersecurity adalah faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap smart city.
C) Data tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan
Dashboard boleh terlihat canggih. Namun jika angka antar dinas berbeda, pimpinan akan kembali pada “feeling” dan rapat manual — bukan data.
3) APA ITU DATA GOVERNANCE? (BAHASA MANUSIA)
Sumber: estuary.dev
Data governance bukan birokrasi tambahan. Ia adalah jawaban atas pertanyaan yang sangat praktis, seperti:
- Siapa pemilik data? (ownership)
- Siapa yang boleh mengakses? (access control)
- Siapa bertanggung jawab jika data salah? (accountability)
- Data disimpan berapa lama dan untuk tujuan apa? (retention & purpose)
- Apakah warga punya hak memberi atau menarik persetujuan? (consent & opt-out)
- Jika vendor berganti, apakah data tetap bisa dipindahkan? (portability)
OECD mencontohkan kota-kota yang membangun kepercayaan melalui komite etika data, pedoman etika digital, dan mekanisme opt-out sebagai bagian dari tata kelola smart city.
4) “S” DALAM ESG: JANGAN SAMPAI SMART CITY MEMPERLEBAR KESENJANGAN
Sumber: brookings.edu
Kesalahan yang sering terjadi: Smart city hanya nyaman bagi warga yang sudah melek digital.
Contohnya:
- Aplikasi layanan publik bagus, tapi lansia kebingungan
- Layanan digital canggih, tapi warga miskin kesulitan kuota
- Sistem berbasis skor risiko, tapi bias membuat kelompok tertentu lebih sering dicurigai
Pendekatan people-centred menuntut kota memastikan teknologi meningkatkan akses, keadilan, dan inklusivitas, bukan memperlebar jurang sosial.
5) “G” DALAM ESG: ATURAN MAIN YANG BISA DIAUDIT
Sumber: identitasunhas.com
Prinsip sederhananya:
Jika keputusan kota makin berbasis data dan AI, maka akuntabilitas harus naik — bukan turun.
Minimal kota perlu memiliki:
- Kebijakan data (data policy)
- Struktur pengawasan (komite etika, DPO, kanal pengaduan)
- Audit trail (jejak perubahan data dan keputusan)
- Manajemen risiko AI (uji bias, transparansi, pembatasan penggunaan)
Baca juga: BLUEPRINT ARSITEKTUR ESG UNTUK SMART CITY: DARI KPI SAMPAI API
OECD menegaskan bahwa AI, tata kelola data, dan privasi harus terintegrasi dalam kebijakan publik.
6) CHECKLIST PRAKTIS: 7 PERTANYAAN SEBELUM KOTA “MEMBELI TEKNOLOGI”
Sumber: linebank.co.id
- Apa outcome publiknya? (bukan sekadar fitur)
- Data apa yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya?
- Siapa pemilik dan pengelola data?
- Bagaimana privasi warga dijaga?
- Bagaimana keamanan siber dijamin?
- Bagaimana mencegah vendor lock-in?
- Bagaimana audit dan pengawasan dilakukan?
WEF dan OECD sepakat bahwa privasi, keamanan, dan etika teknologi adalah fondasi utama smart city yang dipercaya publik.
Kesimpulan
KOTA BOLEH CANGGIH, TAPI HARUS LAYAK DIPERCAYA
Smart city yang hebat bukan yang paling banyak sensornya. Smart city yang hebat adalah yang — ketika warga bertanya:
“Data saya dipakai untuk apa?” — kota bisa menjawab dengan jelas, tenang, transparan, dan bisa diaudit.
Karena pada akhirnya, smart city bukan proyek gadget. Ia adalah proyek sosial, proyek kepercayaan, dan proyek masa depan warga.
Referensi
UN-Habitat. (2025). International guidelines on people-centred smart cities. United Nations Human Settlements Programme.
OECD. (2024). AI, data governance and privacy: Synergies and areas of international co-operation. OECD Publishing.
OECD. (2023). Smart city data governance. OECD Publishing.
World Economic Forum. (2021). Governing smart cities: Policy benchmarks for ethical and responsible smart cities. World Economic Forum.
