CIRCULAR & WASTE-SMART CITY: DARI SENSOR KE KELEMBAGAAN & PEMBIAYAAN

PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan – Suatu hari, sebuah kota memasang smart bin — tong sampah berteknologi sensor. Vendor menjanjikan solusi cerdas: “Kalau penuh, sistem otomatis kirim notifikasi. Petugas jadi lebih cepat.” Di awal, semuanya terlihat menjanjikan. Demo berjalan mulus. Notifikasi muncul tepat waktu. Dashboard tampak hidup dan modern. Namun, sebulan kemudian, keluhan warga tetap sama, sampah masih meluber, bau masih menyengat, dan armada pengangkut tetap datang dengan pola lama. Ketika ditanya, petugas menjawab jujur:

“Notifikasinya ada, Pak… tapi truknya tetap kurang. Jadwalnya masih begitu. Anggarannya juga segitu.”

Dari sini kita belajar satu hal penting:

Sampah bukan masalah sensor. Sampah adalah masalah sistem.

1) Kenapa Urusan Sampah Selalu Jadi “Ujian” Kota?

Sumber: bskdn.kemendagri.go.id

Karena sampah muncul setiap hari — dan ketika kota gagal mengelolanya, dampaknya langsung terasa seperti kesehatan publik, risiko banjir, kualitas hidup, hingga reputasi pemerintah daerah. Secara global, masalah ini terus membesar. Bank Dunia memperkirakan timbulan sampah dunia naik dari 2,01 miliar ton (2016) menjadi 3,40 miliar ton pada 2050, dan setidaknya 33% sampah saat ini masih salah kelola melalui dumping terbuka atau pembakaran. Yang berarti jika kota hanya menambah teknologi tanpa membenahi sistem layanan, kota mungkin terlihat lebih pintar — tetapi masalah intinya tetap ada.

2) Kesalahan Paling Umum: “Smart Waste” Dipersempit Jadi Proyek IoT

Sumber: researchgate.net

Banyak kota memahami smart waste sebatas:

• memasang sensor di tong sampah,
• memasang CCTV di TPS,
• membuat dashboard.

Padahal, itu baru ujung kecil dari rantai panjang:

• rumah tangga menghasilkan sampah,
• sampah dikumpulkan,
• dipilah (atau tidak),
• diangkut,
• diolah (kompos / RDF / daur ulang),
• residu dibuang ke TPA,
• dan seluruh proses ini membutuhkan SOP, SDM, armada, biaya, serta pengawasan.

Karena itu, waste-smart city berbasis ESG harus menyatukan tiga elemen utama:

• Operasi layanan (service reliability),
• Kelembagaan (siapa berwenang, siapa mengawasi, siapa membayar),
• Pembiayaan berbasis kinerja (uang mengikuti hasil, bukan hanya aktivitas).

3) Data Itu Penting — Tapi Data yang Salah Bisa Menambah Masalah

Sumber: sensoneo.com

Di Indonesia, kota sebenarnya sudah memiliki rujukan data formal, misalnya melalui SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) yang memuat data timbulan dan pengelolaan sampah per daerah.

Namun, tanpa kualitas input dan konsistensi definisi, data bisa menjadi sumber masalah baru.

Akibatnya:

• angka timbulan berbeda antar instansi,
• perencanaan armada meleset,
• klaim keberhasilan sulit diverifikasi,
• pembiayaan sulit masuk karena investor butuh bukti yang kredibel.

Data tidak hanya harus ada — data harus bisa dipercaya.

4) Teknologi Berguna Jika Sistemnya Sudah Benar

Sumber: govtech.com

Teknologi menjadi efektif jika berperan sebagai “mesin peningkat kinerja”, bukan sekadar pajangan digital.

Misalnya:

• rute pengangkutan lebih efisien,
• titik overflow terdeteksi lebih cepat,
• pengawasan illegal dumping lebih kuat,
• jadwal kerja petugas lebih terukur,
• kualitas layanan dapat dipantau secara real-time.

Bahkan, beberapa studi menunjukkan solusi smart waste dapat mengurangi emisi karbon melalui optimalisasi rute dan pengurangan waktu berhenti armada.

Namun, dampak nyata hanya terjadi jika kota juga membenahi: SOP, kontrak kinerja, insentif, dan mekanisme pengawasan.

5) “Waste Service Stack”: Kerangka Sederhana Membangun Waste-Smart City yang Benar

Sumber: researchgate.net

Agar kota tidak terjebak sekadar “membeli aplikasi”, pendekatan berikut bisa digunakan:

(1) Outcome dahulu

Contoh:

• “Keluhan sampah meluber turun 50% dalam 6 bulan”
• “Cakupan layanan naik dari X ke Y”

(2) KPI layanan (Service KPI)

• cakupan layanan,
• frekuensi angkut,
• waktu respon overflow,
• tingkat pemilahan,
• tonase masuk fasilitas,
• residu ke TPA,
• jumlah dan penyelesaian keluhan warga.

(3) Data & verifikasi

• sumber data: petugas, GPS truk, timbangan, laporan warga, inspeksi,
• audit sederhana: sampling & cross-check.

(4) Operasi lapangan

• rute dan jadwal,
• SOP overflow, TPS, dan TPA,
• pelatihan serta disiplin eksekusi.

(5) Kontrak & pembiayaan berbasis kinerja

• pembayaran mengikuti capaian KPI,
• penalti untuk dumping ilegal,
• insentif untuk pemilahan dan pengurangan residu.

(6) Kelembagaan & pengawasan

• siapa pemilik data,
• siapa operator layanan,
• siapa regulator dan pengawas,
• mekanisme transparansi publik.

Jika enam lapis ini berjalan rapi, teknologi akan “menempel” dan bekerja dengan efektif.

6) ESG-nya di Mana?

Sumber: hukumku

• E (Environment): menurunkan dumping dan pembakaran, mengurangi emisi metana, meningkatkan daur ulang dan kompos.
• S (Social): kota lebih bersih, risiko kesehatan turun, layanan lebih adil — terutama untuk kawasan padat dan rentan.
• G (Governance): data bisa diaudit, kontrak kinerja jelas, pengawasan berjalan, dan kepercayaan publik meningkat.

Baca juga: SMART MOBILITY YANG ESG: MENGURANGI EMISI TANPA MENGORBANKAN AKSES

Kesimpulan

Tong sampah pintar boleh dipasang. Namun, yang benar-benar menyelesaikan masalah adalah kelembagaan yang kuat + operasi yang disiplin + pembiayaan berbasis kinerja + data yang dapat dipercaya.

Jika itu yang dibangun, barulah smart waste menjadi bagian nyata dari smart city berbasis ESG — bukan sekadar proyek teknologi yang terlihat keren, tetapi kosong dampak.

Referensi

ScienceDirect. (2025). Optimizing waste management in smart cities: An IoT-based approach. Elsevier.

World Bank. (2018). What a Waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank Group.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data timbulan dan pengelolaan sampah per daerah.

European Green Digital Coalition (EGDC). Case study: Smart waste management (Nokia). European Green Digital Coalition.